Sejarah pemekaran Maluku Utara menjadi provinsi membutuhkan waktu yang panjang dan terdiri dari tiga angkatan. Angkatan pertama tahun 1950, kedua tahun 1963/1964, dan angkatan ketiga tahun 1998/1999.
Pada angkatan pertama usaha yang dilakukan dengan cara diplomasi politik antara tokoh-tokoh Maluku Utara dengan Presiden Soekarno. Bahkan pada delegasi ketiga yang dikirimkan ke Jakarta diketuai langsung oleh Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah. Sesampainya di Jakarta, sultan menyampaikan ketegasan kepada Soekarno bahwa keinginan rakyat agar kekuasaan Dewan Raja-Raja dialihkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang repsentatif, terdiri dari wakil-wakil partai politik. Karena saat itu telah terdapat berbagai partai di Maluku Utara.
Perjuangan rakyat Maluku Utara dan konsistensi pemerintah tentang perjuangan pembentukan provinsi dapat dilihat ketika Presiden Soekarno mengumumkan penggalangan Dana Revolusi.
Mendengar kabar tersebut, para petani kelapa di Maluku Utara atas nama rakyat menyumbangkan 1000 ton kopra. Masyarakat melalui Dana Koperasi Maluku-Irian Barat (DAKOMIB) menggalang dana melalui pengumpulan ±1000 ton kopra dengan nilai jual sebesar Rp. 125.000.000,-. Penggalangan dana tersebut dimaksudkan untuk perjuangan pemekaran Maluku Utara menjadi daerah otonom tingkat I.
Peran Rakina Turuy
Untuk mengumpulkan 1000 ton kopra dari berbagai wilayah/pulau tentu menguras tenaga dan memakan waktu yang lama, karena sebagain masyarakat petani dipulau-pulau juga belum mengatahui maksud dan tujuan Penggalangan dana. Disaat itulah, sosok Hj. Rakina Turuy memiliki peran yang sangat berarti untuk meyakinkan para petani dari berbagai pelosok Halmahera dan pulau sekitar.
Rakina Turuy adalah salah satu anggota dari Koperasi Mukibar yang diketuai oleh Hamid Jumati. Koperasi Mukibar juga perannya sangat besar dalam pengalangan dana kopra bersama dengan Koperasi Maluku-Irian Barat. Rakina Turuy tercatat (bila mau dicatat) sebagai angkatan kedua dalam perjuangan provinsi dan orang yang secara simbolis memberikan kopra dalam acara penyerahan dana yang dilakukan di benteng Oranje pada 12 Juli 1963.
Sejumlah dana (kopra) tersebut, kemudian diserahkan langsung oleh Jakub Mansur (Ketua DPRD Kabupaten Maluku Utara) di Jakarta. Perjuangan yang panjang ini, tentu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa dari masyarakat.
Sayangnya berbagai persoalan politik yang melanda negara Indonesia saat itu membuat pergerakan di Maluku Utara realatif agak mereda. Belum lagi Soekarno keburu lengser dari presiden sebelum mengambil keputusan mengenai status Maluku Utara.
Memperjuangan Maluku Utara menjadi provinsi agar bisa menjadi seperti saat ini tentu bukanlah hal yang mudah. Seluruh rakyat ikut berjuang, mulai dari para elit politik hingga para petani. Pergerakan petani dari berbagai daerah pun ikut muncul. Tokoh-tokoh besar yang identik dengan perjuangan juga mulai menunjukkan kiprahnya demi Maluku Utara.
Namun, dibalik tokoh-tokoh besar yang kita kenal saat ini, lebih pada cenderung pada angkatan ketiga 1998/1999. Banyak 18 tokoh penting yang dipenjarakan di Nusakambangan kurang dikenal bahkan tidak tercatat dalam narasi buku Sejarah Provinsi Maluku Utara. Semoga perjuangan para tokoh Maluku Utara dan mereka yang belum sempat dicatat dalam buku sejarah pemekaran Provinsi Maluku Utara mendapat amal jariah yang setimpal.
Semoag di umur yang ke-21 tahun ini, Provinsi Maluku Utara dapat berbenah ke ara yang lebi bak dari sebelumnya dan dapat perjuangkan nasib petani. Karena Maluku Utara adalah salah satu dari sekian wilayah produsen kopra terbesar dan akhir-akhir ini, berbagai tunututan rakyat dari berbagai kabupaten/kota agar Pemerintah Provinsi dapat memberikan solusi terkait dengan harga kopra yang kian merosot secara signifikan.
Tokoh angkatan kedua yang nyaris hilang dalam lembaran sejarah Maluku Utara
*Informasi dan foto ini koleksi Muhdi Aziz.
